apakah kepanjangan dari k3

apakah kepanjangan dari k3,cara copy link grup wa,apakah kepanjangan dari k3Jakarta, CNN Indonesia--

Tokoh oposisi Kamboja, Sam Rainsy, mendesak Indonesiaagar tak mengakui hasil pemilihan umum di negaranya pada Juli mendatang. Menurutnya, pemilu itu tak digelar secara demokratis.

"Tujuan saya datang ke Indonesia adalah untuk mendorong masyarakat demokrasi dunia, terutama di Asia Tenggara, untuk tak mengakui pemilu palsu itu," ujar Sam di Jakarta pada pekan lalu.

Sam kemudian menjelaskan pemilihan umum di Kamboja sangat tak demokratis mengingat komisi pemilu di negara itu di bawah cengkeraman partai berkuasa pimpinan Perdana Menteri Hun Sen.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Hun Sen juga disebut terus membungkam oposisi dengan segala cara, salah satunya mempersulit proses pendaftaran partai Sam, Cambodia National Rescue Party, dalam pemilu.

"Mereka mempersulit dengan berbagai alasan teknis, yang sebenarnya hanya agar oposisi tak dapat ikut pemilu. Partai saya tak bisa ikut pemilu," ucap Sam.

Menurutnya, cara-cara seperti inilah yang membuat kekuasaan Hun Sen dapat langgeng sejak 1985. Ia bahkan menjadi salah satu kepala pemerintahan terlama di dunia.

Sam mengatakan Indonesia dapat membantu Kamboja kembali ke jalan demokrasi. Ia menganggap Indonesia memiliki posisi unik, salah satunya karena saat ini RI merupakan ketua ASEAN.

Selain itu, Sam mengingatkan bahwa Indonesia merupakan co-chair Perjanjian Damai Komprehensif Kamboja yang ditandatangani pada 23 Oktober 1991 silam.

Perjanjian itu menjamin Kamboja akan membentuk sistem pemerintahan dan konstitusi yang demokratis.

[Gambas:Video CNN]

Salah satu poin perjanjian itu berbunyi, "Kamboja akan mengikuti sistem demokrasi liberal berdasarkan pluralisme. Mereka akan menggelar pemilu rutin dan jujur."

"Konstitusi itu akan menjamin hak untuk memberikan suara dan dipilih berdasarkan hak pilih setara. Mereka akan menjamin pemilu dengan surat suara rahasia, dengan ketentuan prosedur pemilu menjamin kesempatan penuh dan adil untuk mengatur dan berpartisipasi proses pemilu."

Sam menegaskan bahwa Indonesia sebagai co-chair mengemban tanggung jawab untuk mendesak penerapan kesepakatan tersebut.

"Menjadi co-chair berarti Indonesia punya tanggung jawab, dan perjanjian internasional itu saat ini masih berlaku," katanya.

"Semua akan jatuh ke tangan Indonesia untuk mengingatkan dan mendesak penerapan perjanjian internasional ini, dan itu dapat membantu menyelamatkan satu negara dari kehancuran, yang berkaitan dengan kehancuran demokrasi."