jalur main shio

jalur main shio,mimpi pindah rumah togel,jalur main shioJakarta, CNN Indonesia--

Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya mengungkap penyebab pembahasan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) tak kunjung rampung untuk disahkan.

Willy mengatakan kesalahpahaman dan miskomunikasi antar para legislator menjadi penyebab RUU PPRT tak kunjung selesai dibahas.

"Tentu kalau saya mengambil sebuah pembelajaran dari proses yang terkatung-katung ini banyaknya miskomunikasi, ada persepsi yang kurang pas dari proses ini," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senin (30/9).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Willy mengatakan adanya kubu anggota dewan yang konservatif dan progresif di Baleg juga menyebabkan pembahasan RUU ini alot.

Meski begitu, Willy menilai perbedaan pandangan dan nilai dalam melihat RUU PPRT di DPR ini adalah hal yang biasa.

Lihat Juga : DPR Putuskan RUU MK & RUU PPRT Dilanjut Periode 2024-2029

Ya, Itulah perjuangan, toh tradisi DPR lahir antara kiri dan kanan, progresif dan konservatif, juga seperti itu kan, ini dinamika kan, ada yang berjuang untuk ini disahkan, ya kan kami berjuang untuk ini disahkan," kata dia.

"Jadi jangan menganggap DPR ruang bebas nilai," imbuh Willy.

Sebelumnya, RUU PPRT telah diputuskan oleh DPR akan dilanjut pembahasannya di periode baru yakni 2024 atau carry over.

RUU yang carry overatau operan adalah RUU yang yang tidak bisa diselesaikan atau disahkan dalam satu periode jabatan DPR. Artinya, RUU yang menjadi operan akan dilanjut oleh periode berikutnya.

Penyusunan RUU PPRT sudah berjalan sekitar 20 tahun namun jalan tak ada kemajuan berarti. Pada Juli 2024, Willy mengatakan bahwa bola panas RUU PPRT ada di tangan pimpinan DPR RI sebab Presiden sudah mengeluarkan Surat Presiden (Surpres) dan menunjuk perwakilan pemerintah untuk membahasnya bersama DPR.

"Jokowi sudah kirim Surpres dan ada DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) bahkan sudah ada timnya ya. Kalau ini kami sudah dengan tim yang dibentuk pemerintah sudah bangun kesepahaman cukup lama sehingga tinggal pimpinan (DPR RI) kasih kode go ahead, saya pikir ini enggak sampai seminggu selesai ini sebagai kado terindah dari periode ini untuk membela kaum yang marjinal," kata Willy, dikutip Antara.

Jokowi juga sudah mendorong pengesahan RUU PPRT yang mandek di DPR. Namun hingga jabatan DPR periode 2019-2024 berakhir, tidak ada kemajuan berarti.

Lihat Juga : Suara Nestapa PRT Tanpa Lindungan UU, Tak Berdaya di Depan Majikan